Harian Medan Bisnis Online » Infrastruktur

Tingkat Kebocoran Air Capai 35%

koco — Thu, 24 Dec 2009 06:11:26 +0000

*benny pasaribu
MedanBisnis – Medan
Tingkat kebocoran air (losses) pada proyek pembangunan fasilitas air bersih, baik di proyek-proyek PDAM maupun perkantoran dan perumahan mencapai 35%, yang telah berlangsung sejak tahun 2005 hingga akhir 2009.
Disinyalir, kebocoran itu akibat masih kurang profesionalnya pelaksana sarana dan prasaran air bersih, baik oleh konsultan perencana maupun pelaksana pekerjaan. Meskipun kebocoran mencapai hingga 35%, masih lebih baik jika dibandingkan sebelum tahun 2005. Ketika itu, tingkat kebocoran air sangat tinggi, yakni berkisar 40% hingga 50%.
“Namun intinya, tingkat kebocoran masih tinggi saat ini,” ujar ahli pelaksana pekerjaan proyek air bersih Sumut Juara Pangaribuan kepada wartawan di kantornya Jalan Abdullah Lubis Medan, Rabu (23/12).
Mantan Ketua Umum DPD Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (Akaindo) Sumut dua periode itu mengatakan, banyak pekerjaan air minum yang hanya bisa bertahan paling lama tiga hingga lima tahun.
Padahal idealnya, sebuah proyek air minum jika dikerjakan sebaik mungkin sesuai perencanaan, bisa bertahan minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.
“Namun sayang, sepertinya hasil pengerjaan proyek air minum seperti ini belum banyak di Sumut,” jelas Juara.
Dia mencontohkan, banyak konsultan perencana yang salah mengaplikasikan ilmunya pada sebuah rencana pekerjaan air minum. Demkian juga kebanyakan kontraktor pelaksana yang tak jarang ‘memangkas’ material untuk mengejar keuntungan.
Misalnya, kesalahan perencana dalam menilai ketinggian tanah dan ini pula yang diikuti para pelaksana. Padahal sesuai aturan mainnya, ketinggian tanah memengaruhi pipa dengan kekuatan tekanan seperti apa yang akan digunakan.
Pipa dengan tekanan yang sama kerap digunakan meskipun tingkat ketinggian tanah tidak sama. Seharusnya konsultan pelaksana sudah bisa menganalisis pipa mana yang akan dipergunakan. “Demikian juga para pelaksana pekerjaan yang terlalu menghemat material pipa hanya untuk kejar untung,” terangnya.
Untuk meminimalisir kebocoran air, pelaksana sarana/prasarana air bersih harus meningkatkan kemampuan, baik di bidang manajerial, keteknikannya, sumber daya manusia (SDM), termasuk peralatan dan keuangannya.
Hal ini juga yang dituntut oleh pemerintah yang telah mencanangkan 80% penduduk di kabupaten/kota telah mendapatkan air bersih pada tahun 2010, yang juga telah ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran dari APBN, APBD, bantuan daerah bawahan (BDB) termasuk hibah untuk masing-masing daerah.

Jalan Penghubung Dusun Alur Hitam ke Babalan Rusak

koco — Thu, 24 Dec 2009 06:11:09 +0000

*ilyas effendi
MedanBisnis – P.Berandan
Jalan sepanjang lima kilometer yang menghubungkan Dusun Alur Hitam ke Dusun Sendayan Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan.
“Keadaan tersebut makin parah bila tiba musim penghujan, hampir sepanjang jalan berlubang-lubang layaknya kubangan kerbau, sehingga masyarakat yang bermukim di dua dusun tersebut mengeluh dan resah, akibat susahnya melintasi jalan,” tutur J Siburian dan S Gultom kepada MedanBisnis di Pangkalan Berandan Rabu (23/12)
Padahal, kata keduanya, jalan tersebut menjadi satu-satunya jalan bagi warga untuk mengangkut hasil pertanian mereka ke Pangkalan Berandan. Jika ruas jalan tersebut rusak, maka masyarakat yang jumlahnya sekitar 300 kepala keluarga (KK) harus ekstra hati-hati melintasi jalan, agar tidak terperosok dan jatuh ke lubang dalam.
Menurut kedua wakil warga ini, sekitar empat tahun lalu, ruas jalan penghubung dua dusun Alur Hitam ke Sendayan pernah memperoleh bantuan pengerasan jalan dari Pemkab Langkat sepanjang dua km melalui APBD,
“Akan tetapi karena pengerjaannya asal jadi dan tidak diawasi pejabat dari dinas terkait saat itu, membuat mutu jalan buruk. Makanya, jalan tersebut rusak sebelum diresmikan dan kini kerusakannya makin parah,” kata keduanya.
Yang menyedihkan, tambah mereka, jika hujan turun malam hari anak-anak nyaris tidak bisa pergi ke sekolah termasuk guru karena susah melintasi jalan tersebut, Jika mereka memaksakan diri, sepatu dan pakaian seragam mereka akan berlumpur.
Karena itu atas nama warga, J Siburian dan S Gultom, minta Bupati Langkat dan Dinas PU Langkat segera melakukan perbaikan, baik dalam bentuk pengerasan jalan ataupun pengaspalan.
Camat Babalan Nanang Hadi Irawan yang dikonfirmasi MedanBisnis Rabu (23/12) membenarkan kerusakan jalan di Dusun Alur Hitam ke Dusun Sendayan Securai Selatan.
“Sudah berulang-ulang pihak kecamatan melalui Musrenbang mengusulkan agar jalan di dua dusun itu diperbaiki, namun hingga kini masih belum direalisasikan. Diharapkan, Dinas PU Langkat turun ke lapangan, agar penyaluran bantuan perbaikan dapat lebih terfokus, prioritas dan objektif dalam menentukan bantuan pembangunan infrastruktur dan sarana jalan setiap tahun untuk daerah pedesaan di Kabupaten Langkat.” pinta Nanang Irawan.

Kapasitas Jalinsum Ditingkatkan

koco — Thu, 24 Dec 2009 06:10:57 +0000

MedanBisnis – Jakarta
Departemen Pekerjaan Umum (PU) akan meningkatkan kapasitas jalan-jalan Lintas di Sumatra sepanjang 2.189,29 kilometer di empat propinsi. “Kami akan bangun dalam periode empat tahun dari 2010 sampai dengan 2014,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan Winarno di Jakarta, Rabu (23/12).
Jalan yang akan ditingkatkan kapasitasnya tersebut meliputi Jalan Lintas Timur sepanjang 527,94 kilometer, Lintas Tengah sepanjang 513,35 kilometer, Lintas Diagonal sepanjang 311,3 kilometer dan Lain-lain sepanjang 546,74 kilometer. Jalan-jalan tersebut berada di empat propinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.
Winarno mengatakan, sebagai jalan ekonomi utama di Sumatera, Lintas Timur tetap mendapat prioritas penanganan dari Departemen PU. Bahkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang lalu, Ditjen Bina Marga ditugaskan untuk menuntaskan seluruh Lintas Timur Sumatera lebarnya menjadi tujuh meter.
Berbeda dengan kondisi jalan Lintas Timur Sumatera sudah bisa dikatakan baik dan sedang sehingga hanya perlu peningkatan kapasitas dari enam meter menjadi tujuh meter, maka pada jalan Lintas Tengah masih ada jalan yang kapasitasnya 4,5 meter serta masih ada daerah-daerah longsoran yang perlu segera dituntaskan antara lain daerah Tarutung-Sipirok dan daerah Aek Latong.
“Daerah Aek latong merupakan daerah patahan yang selalu menjadi masalah karena kondisi tanahnya turun. Oleh karena itu, penanganan dilakukan dengan membuat rute pengalihan kira-kira sekitar tiga kilometer dan diharapkan selesai pada tahun 2010 sehingga problem longsoran bisa teratasi. Sedangkan, untuk Lintas Barat Sumatera, hingga akhir tahun ini, Departemen PU sudah berhasil tembus, walaupun di tempat-tempat tertentu masih berupa jalan kerikil dan jalan tanah.
“Dalam pengujiannya, pada kondisi tidak hujan, kecepatan kendaraan bisa mencapai 80 kilometer/jam walaupun di jalan kerikil. Tetapi untuk mengantisipasi cuaca hujan, kami telah menyediakan alat-alat berat antara lain grader untuk meratakan jalan. Untuk itu, dalam Renstra (Rencana Strategis-red) mendatang akan diusahakan untuk melakukan pengaspalan sehingga jalan tersebut bisa diandalkan sepanjang tahun,” tutur Winarno. (ant)

Bangunan Bertingkat Disarankan Pakai “Biday”

koco — Thu, 24 Dec 2009 06:10:42 +0000

MedanBisnis – Bengkulu
Bangunan bertingkat empat lantai disarankan menggunakan “biday” atau bahan bangunan terbuat dari bambu untuk mengurangi dampak risiko bencana gempa.
“Lantai tiga ke atas sebaiknya menggunakan ‘biday’, karena bahan bangunan dari bambu ini bahannya ringan. Jadi saat gempa terjadi bisa mengurangi risiko tertimpa bangunan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Propinsi Bengkulu Ali Berti, Rabu (23/12).
Sebab, Bengkulu berada di pertemuan dua lempeng aktif yakni Indoasutralia dan Euroasia serta patahan Sumatra sehingga sangat rawan gempa bumi.
Jika mengacu bencana gempa Sumatra Barat yang menelan banyak korban jiwa, sebagian besar akibat tertimpa reruntuhan bangunan.
“Selama ini kita cenderung fokus bahaya tsunami setelah gempa, tetapi bencana Sumbar memberikan pelajaran baru dimana banyak korban akibat tertimpa reruntuhan bangunan,” katanya.
Masyarakat Bengkulu banyak menggunakan desain rumah biday khususnya di Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, menurut Ali harus dikembangkan sebagai upaya pengurangan risiko bencana.
Rumah-rumah warga yang menggunakan desain bangunan ini sudah terbukti mampu bertahan saat gempa melanda Bengkulu pada tahun 2000 berkekuatan 7,3 pada Skala Richter (SR) dan tahun 2007 berskala 7,9 SR.
“Bangunan yang menggunakan bahan biday tidak banyak yang mengalami kerusakan dan terbukti bisa bertahan dengan goncangan gempa dan sekarang sebagian masyarakat di sana sudah kembali ke biday,” jelasnya.
Pengurangan risiko bencana melalui mitigasi bangunan rumah dan gedung perlu dibuat kebijakannya dalam bentuk peraturan daerah (perda).
Selain itu pendirian bangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah juga harus diperhatikan mengingat sebagian besar korban gempa di Sumatra Barat juga akibat tertimbun longsor.(ant)

Pompa Sumur Bor PDAM Sicanang Rusak

koco — Thu, 24 Dec 2009 06:10:29 +0000

*Irvan sugito
MedanBisnis – Medan
Gangguan terhadap pendistribusian air kepada pelanggan PDAM Tirtanadi di wilayah Sicanang dan Pajak Baru dan sekitarnya hingga Sabtu (26/12) diperkirakan akan berjalan normal.
Hal itu disebabkan terjadinya kerusakan pompa sumur bor milik PDAM Tirtanadi yang saat ini dalam tahap pengerjaan dan baru akan selesai pada hari Jumat (25/12).
Akibat kondisi tersebut, pendistribusian air bersih mengalami gangguan baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Hal itu dikatakan Kepala Public Relations PDAM Tirtanadi Ir. Delviyandri di ruang kerjanya, Rabu (23/12).
“Kami mohon maaf atas gangguan ini, diharapkan kepada pelanggan di wilayah yang mengalami gangguan dapat menyampaikan keluhannya ke Cabang Belawan Kota,”ujar Delviyandri.

Pembuatan Waduk Dukung Perluasan Ribuan Hektar Sawah

koco — Thu, 24 Dec 2009 06:10:16 +0000

MedanBisnis – Sumsel
Pembuatan waduk penampung air Sungai Lematang akan dapat membuka perluasan areal persawahan baru untuk 6.000 hektare di Kota Pagaralam, Sumatra Selatan (Sumsel).
“Waduk dapat dimanfaatkan untuk irigasi yang dibangun sejak tahun 1950 tersebut memiliki cadangan air cukup besar dan mampu mengairi ribun hektare sawah berlokasi di Kecamatan Dempo Tengah dan Kecamatan Dempo Selatan. Target peningkatan waduk kedua irigasi ini akan mendukung perluasan areal persawahan baru ribuan hektare,” kata Kepala Dians PU setempat, Edy Thamrin, di Pagaralam, Rabu (23/12).
Waduk ini baru dirintis menggunakan APBN dan APBD Sumsel yang diperkirakan sudah menghabiskan sekitar Rp40 miliar lebih.
“Peningkatan pembangunan irigasi yang cukup besar tersebut diharapkan dapat membuka lahan baru untuk sektor pertanian khususnya persawahan,” katanya.
Pembangunan irigasi ini merupakan mega proyek yang membutuhkan dana cukup besar, sehingga Pemkot Pagaralam sangat berharap dukungan Pemprov Sumsel dan Pusat. “Pemerintah akan menitik beratkan pembangunan irigasi yang dapat mendorong peningkatan perluasan areal pertanian baru atau petak sawah,” ungkapnya.
Sebetulnya daerah pengembangan baru merupakan lahan tidur dan perkebunan kopi yang bisa dikonversikan menjadi lahan persawahan. “Mengingat adanya kerusakan kedua irigasi tersebut pemerintah akan segera melakukan perbaikan,” ungkapnya. (ant)

TNGHS Rencanakan Tata Ruang Atasi Sengketa

koco — Thu, 24 Dec 2009 06:10:01 +0000

MedanBisnis – Sukabumi
Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) akan membuat tata ruang kesepakatan untuk mengatasi sengketa yang berkelanjutan antara warga kampung adat Kasepuhan Banten Kidul dengan pihak TNGHS.
Rencana pembuatan tata ruang kesepakatan tersebut masih menunggu disahkannya peraturan daerah tentang legalitas warga kampung adat yang meliputi tiga kasepuhan yakni Kasepuhan Ciptagelar, Sirnaresmi dan Ciptamulya.
“Tata ruang kesepakatan ini dibuat agar warga kampung adat yang bermukim dan mengelola lahan yang berada dalam lingkup kawasan TNGHS mengetahui daerah mana saja yang bisa dikelola oleh mereka dan menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak,” kata Kepala Balai TNGHS Bambang Supriyanto kepada wartawan di Sukabumi, Rabu (23/12).
Bambang menuturkan, tata ruang kesepakatan ini adalah salah satu bukti bahwa pihaknya tidak mengeksploitasi atau bertindak sewenang-wenang kepada warga kampung adat. “Ini merupakan solusi awal kami sebelum turunnya perda,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, sebenarnya hanya satu kasepuhan yang masuk dalam kawasan TNGHS yakni Kasepuhan Ciptagelar.
Lahan TNGHS yang dijadikan tempat bermukim masyarakat kasepuhan tersebut seluas sekitar 50 hektare. “Dua kasepuhan lainnya yakni Ciptamulya dan Sirnaresmi berada berdampingan atau bersebelahan dengan lahan milik TNGHS,” ungkapnya.
Ditegaskannya, apabila sudah ada perda yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi, hal yang perlu diketahui bahwa lahan wilayah adat tidak boleh dibuat sertifikat.
“Lahan adat bukan milik perseorangan sehingga tidak bisa dibuatkan sertifikat karena khawatir bisa saja dijual kepada pihak lain. Dan juga dalam lima tahun sekali akan ada evaluasi perda tentang keberadaan warga kampung adat,” tegas Bambang.
Sementara itu, Kasub Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Departemen Kehutanan, Rachman Upe menjelaskan, pihaknya akan mengakomodir apa yang diinginkan oleh warga kampung adat. Tetapi, itu semua harus ada peraturan yang mengaturnya, seperti adanya perda.
Untuk itu, pihaknya mempunyai solusi lain yakni dibuatkannya kampung konservasi sebagai tempat untuk warga kampung yang mendiami kawasan taman nasional. “Pengakuan adanya warga kampung adat adalah dengan adanya perda, dan kampung konservasi yang kami buat adalah lahan yang bisa dikelola oleh warga kampung adat sebagai tempat hak kelola sampai turunnya perda,” tandas Rachman. (ant)

Lelang Proyek Dimulai 2010

koco — Thu, 24 Dec 2009 06:09:48 +0000

MedanBisnis – Surabaya
Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono menyatakan, lelang proyek pembangunan di Surabaya tahun 2010 segera bisa dimulai dalam waktu dekat menyusul RAPBD Surabaya 2010 sudah disahkan ulang oleh DPRD Surabaya.
“Setelah RAPBD disahkan, siang ini langsung saya kirim ke gubernur,” kata Bambang usai menghadiri rapat paripurna DPRD Surabaya dengan agenda pengesahan ulang RAPBD Surabaya 2010, Rabu (23/12).
Sebelumnya sempat ada kekhawatiran ditolaknya RAPBD Surabaya sebelumnya oleh Gubernur Jawa Timur bisa mempengaruhi roda pembangunan di Kota Surabaya. Namun, roda pemerintahan tidak terhambat meski RAPBD belum disahkan karena sudah ada PP yang menjamin soal itu.
Bambang menegaskan secara subtantif RAPBD tidak ada persoalan. Hanya saja persoalan APBD selama ini hanya soal legalitasnya saja. Pasalnya tatib dewan yang dijadikan acuan dalam mengesahkan RAPBD saat itu ditetapkan oleh pimpinan sementara, sedangkan secara aturan seharusnya dilakukan oleh pimpinan definitif.
Meski demikian, lelang proyek pembangunan yang sifatnya mendesak tetap berjalan. Seperti halnya proyek lelang taman-taman kota, dimana proses lelangnya sudah dimulai Desember ini.
“Diharapkan pencairannya berjalan Januari 2010, dan Februari proses pengerjaan proyeknya,” katanya.
Ketua DPRD Kota Surabaya Wisnu Wardhana menyatakan tidak akan ada lagi penolakan RAPBD Surabaya 2010 setelah disahkan untuk kedua kalinya dalam rapat paripurna DPRD.
“Kami sudah konsultasi ke gubernur, sehingga gubernur tidak mungkin akan menolaknya lagi,” katanya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya. Menurutnya, setelah tata tertib (tatib) ditetapkan untuk kedua kalihnya pada Selasa (22/12), otomatis disahkan pula RAPBD Surabaya 2010.
Usai rapat paripurna, pihaknya meminta wali kota Surabaya segera mengirim RAPBD Surabaya 2010 ke Gubernur Jawa Timur untuk disahkan. “Hari ini juga, kami minta pemkot menyerahkan RAPBD ke gubernur. Beliau berjanji menunggu hingga malam,” ujarnya.
Saat disinggung apa ada jaminan jika RAPBD tersebut tidak ada penolakan, Wisnu menegaskan bahwa tidak ada alasan lagi jika gubernur menolak RAPBD Surabaya kali ini.
Pihaknya tidak melanggar perundang-undangan yang ada khususnya UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mengikuti saran dan pendapat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Jatim agar tatib disahkan pimpinan definitif dalam rapat paripurna. (ant)

Jalan Nasional Siap Tampung Mudik Akhir Tahun

koco — Wed, 23 Dec 2009 04:48:47 +0000

MedanBisnis – Jakarta
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan, jalan nasional (yang dibangun menggunakan dana APBN) siap menampung mudik akhir tahun dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru 2010.
“Kapasitas jalan terutama Pantura kondisinya sudah memadai, apalagi volume kendaraan pada Natal dan Tahun Baru tidak seramai arus mudik Lebaran,” kata Hermanto Dardak di Jakarta, Selasa (22/12).
Dia mengatakan, jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, terutama ruas Jakarta sampai Kudus sudah ditingkatkan kapasitasnya menjadi empat lajur dan kondisi keseluruhan mantap (tanpa lubang).
Selain jalan Pantura, jalan Lintas Timur Sumatera juga berada dalam kondisi siap menghadapi arus kendaraan Natal dan Tahun Baru.
Pada jalur utama di Sumatera tersebut, Departemen PU telah menyelesaikan pelebaran jalan pada beberapa bagian.
Hermanto mengatakan, pelebaran jalan di Sumatera merupakan bagian dari program kerja 100 hari pemerintah. Dalam program tersebut, selain jalan nasional di Sumatera, pemerintah juga melakukan pelebaran pada jalan di Sulawesi.
Dalam program 100 hari, Pemerintah menargetkan penanganan jalan berupa pelebaran di Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 kilometer.
Progres pelebaran jalan nasional tersebut telah mencapai 90% dan untuk Sumatera, jalan yang telah dilebarkan sepanjang 356 kilometer dan di Sulawesi 309 kilometer.
“Untuk di Lintas Timur Sumatera pelebaran dilakukan antara lain sepanjang 200 kilometer di Lampung, yaitu di Way Jepara,” tambahnya.
Sedangkan, untuk Lintas Sulawesi, pelebaran dilakukan antara lain pada ruas Maros-Pare-Pare. Selain pelebaran jalan, menghadapi peningkatan arus kendaraan Natal dan Tahun Baru 2010, ada satu jembatan dan dua fly over (jembatan layang) yang bisa digunakan.
Dua fly over tersebut yakni fly over Amplas di Medan, Sumut dan fly over Urip Sumoharjo di Makassar, sedangkan jembatan baru yang siap digunakan yakni jembatan Batanghari II di Jambi. (ant)

Ruas Tol Kanci-Pejagan Siap Operasional

koco — Wed, 23 Dec 2009 04:48:31 +0000

MedanBisnis – Jakarta
Ruas tol Kanci-Pejagan sepanjang 34 km telah siap beroperasi, setelah pada 16 Desember 2009 diserahterimakan dari PT Adhi Karya selaku kontraktor pembangunan fisik kepada PT Bakrie Toll Road (BTR) selaku pemegang konsesi.
“Dengan serah terima (professional hand over/PHO) berarti semua kelengkapan tol Kanci-Pejagan sudah dipenuhi PT Adhi Karya Tbk selaku kontraktor,” kata Direktur Utama PT Bakrie Toll Road, Harya M Hidayat di Jakarta, Selasa (22/12), saat ditanyakan wartawan.
Harya mengatakan, pembangunan fisik semua kelengkapan jalan tol mulai dari badan jalan, bahu jalan, rambu lalulintas, penunjuk arah, marka jalan, gerbang tol, serta kantor operasi seluruhnya sudah diselesaikan.
Sehingga, kata Harya, pihaknya secara resmi sudah mengirim surat kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk dapat menurunkan Tim Teknis Uji Layak Operasi (ULO). Surat tersebut sudah dijawab BPJT pada Selasa (22/12) dan menjanjikan untuk menerjunkan tim ke lokasi.
Harya menjelaskan, dengan ditekennya berita acara serah terima (PHO), itu berarti seluruh kelengkapan tol mulai dari konstruksi sampai kelengkapan pendukungnya sudah diselesaikan.
Harya mengatakan, ruas tol Kanci-Pejagan juga sudah terkoneksi dengan jaringan listrik PLN. Namun, meski pembangunan fisik sudah rampung, untuk sementara waktu pengoperasian gerbang tol masih menggunakan diesel. Setelah benar-benar beroperasi barulah semuanya menggunakan aliran listrik dari PLN.
“Kami menunggu kepastian dulu beroperasi sebelum dialiri listrik PLN. Jangan sampai nanti bayar abodemen tetapi tol belum beroperasi, tujuan penggunaan genset selain sebagai cadangan juga sebagai persiapan sebelum beroperasi penuh,” ujarnya.
Harya mengatakan, ruas tol Kanci-Pejagan mendapat jaminan penuh dari kontraktor dengan menggunakan paket tahun jamak atau lebih dari satu tahun. Sehingga, jika nantinya masih memerlukan perbaikan, masih dalam jaminan kontraktor Adhi Karya.
Tol Kanci – Pejagan menggunakan konstruksi jalan dengan teknologi “Precast Prestress Concrete Pavement” (PPCP)” atau beton cetak yang ditarik dalam pemasangannya sehingga membuat pembangunannya berjalan lebih cepat serta kualitas yang jauh lebih baik.
BPJT sebelumnya udah menuntaskan pengaturan lalulintas dengan Tol Palimanan-Kanci yang nantinya akan menyambung dengan tol Kanci-Pejagan, sehingga saat beroperasinya tidak ada masalah terkait dengan pengaturan lalulintas.
Tol Kanci-Pejagan merupakan salah satu ruas tol yang menjadi target harus diselesaikan dalam program 100 hari kerja Menteri Pekerjaan Umum. Namun, belum genap 100 hari, kenyataannya dengan adanya PHO tersebut tol ini dapat dirampungkan sebelum Desember 2009.
Harya menargetkan, seandainya tim kelayakan operasi dapat bekerja cepat dan efektif maka diperkirakan awal Januari 2010 ruas tol ini sudah dapat digunakan masyarakat umum. (ant)