Pembangunan Lanjutan Kantor Dispenda Medan Dikritik

*benny pasaribu
MedanBisnis – Medan
Pembangunan lanjutan kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan tahun 2009, ternyata mengundang kritikan.
Sebab, pembangunan lanjutan ini dinilai kurang efisien sebab masih ada beberapa dinas ataupun badan yang sama sekali belum memiliki kantor.
Kritikan terhadap proyek pembangunan lanjutan ini, justru dilontarkan salah seorang PNS di lingkungan Pemko Medan sendiri. Bukan saja dari sisi kemubajiran bangunan, namun pembangunan lanjutan ini juga menelan biaya besar, yakni Rp 16 miliar.
“Lha, kok malah kantor dispenda itu yang dipermak. Harusnya kantor dinas atau badan yang belum ada dong dibangun, bukan menambah yang sudah ada,” kritik salah seorang PNS Pemko Medan yang enggan menyebut namanya kepada MedanBisnis di Kantor Walikota, Jumat (3/7).
Semestinya, sambungnya, institusi yang belum memiliki kantor seperti Badan Pelayanan Terpadu (BPPT) perlu dibangun kantornya. Atau juga menyediakan kantor yang lebih memadai untuk Badan Penanaman Modal Daerah, Badan Pengelola Perparkiran dan lainnya.
Namun menurut Sekda Kota Medan Dzulmi Eldin, pembangunan lanjutan kantor Dispenda cukup mendesak. Pasalnya, kantor itu akan ditempati sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Memang akan mubajir jika hanya ditempati Dispenda, sebab sudah ada kantornya. Tapi bangunan lanjutan itu kan, bukan untuk mereka lagi. Sejumlah dinas nantinya akan berkantor di sana,” kata Eldin saat dikonfirmasi. BPPT, misalnya lanjut Eldin, bisa saja berkantor di sana. Demikian juga SKPD lainnya yang dipandang belum memadai. “Nantinya, akan disesuaikanlah seturut kebutuhan,” tambahnya.
Sebelumnya, pembangunan lanjutan kantor itu diusulkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Medan dan disetujui baik panitia anggaran Pemko maupun DPRD Medan. Dasar pemikirannya untuk efisiensi pemanfaatan lahan.
“Saat ini, pembangunannya mulai ditenderkan. Insya Allah, tahun ini sudah dimulai pembangunannya,” tukas Eldin.