Intelektual China Minta Pembebasan Pembangkang
MedanBisnis – Beijing
Puluhan intelektual liberal terkemuka China mengeluarkan petisi yang menyeru pembebasan Liu Xiaobo, mantan pembangkang yang kini menghadapi tuduhan subversi setelah mengajukan petisi yang meminta diakhirinya pemerintahan satu partai.
Liu secara resmi ditahan Selasa lalu, dengan tuduhan “subversi menghasut kekuasaan negara”, menyusul penahanannya tahun lalu karena mengedarkan petisi “Piagam 08″, yang menantang kekuasaan Partai Komunis.
Gerakan itu menjadi salah satu kritik terkemuka terhadap Partai Komunis selangkah lebih maju, dan kasusnya memperkuat kecaman kelompok HAM pada saat pengawasan terhadap internet China juga menghadapi pertentangan.
Kini beberapa akademisi dan para penulis China terkenal makin memperkokoh “teriakan” mereka.
“Kami serukan Dr Liu Xiaobo segera dibebaskan, dan laksanakan secara benar kebebasan menyatakan pendapat seperti yang dijanjikan oleh konstitusi,” kata petisi itu, yang bertanggal 24 Juni dan diterima oleh Reuters, Jumat.
“Liu Xiaobo harus diselamatkan …Dia tak bisa bebas menyatakan pendapatnya, dan itu berarti tak satupun di antara kita yang bisa bebas untuk menyatakan pendapat kita,” katanya.
Pembangkang berusia 53 tahun itu adalah penyandang gelar Ph.D. dalam kesasteraan China, dan aktif selama protes pro demokrasi 1989 di Lapangan Tiananmen, yang dibungkam dengan penumpasan berdarah 4 Juni.
Tahun lalu, dia adalah di antara 303 pembangkang dan aktivis HAM yang melontarkan “Piagam 08″, suatu petisi yang menyeru dibongkarnya sistem kekuasaan satu partai, dan pembentukan demokrasi multi-partai.
Sebanyak 52 orang penanda-tangan petisi baru itu termasuk Xu Youyu, seorang ahli filsafat; Mao Yushi, ekonom liberal terkenal; dan Qin Hui seorang ahli sejarah yang menulis tentang reformasi pedesaan China dan soal reformasi ekonomi, yang pendapatnya mempunyai pengaruh luas.
Xu mengatakan kepada Reuters, bahwa petisi tersebut dialamatkan kepada parlemen negara yang dikontrol partai. Ini menunjukkan bahwa kasus Liu masih menjadi pusat perjuangan oposisi untuk mengontrol politik. (ant/reuters)
