Prabowonomics

*Bersihar Lubis
APA pula itu? Istilah ini tertera dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan dipopulerkan sebagai Prabowonomics. Riwayat “nomics” sudah diawali oleh “Soehartonomics” dan disusul “Habibienomics” di era Orde Baru. Jika Soehartonomics bertolak dari trilogi pembangunan: Keamanan, Pertumbuhan dan Pemerataan, Habibie menekankan kepada teknologi tinggi, karena ia sorang perancang handal untuk pesawat terbang berpengalaman Jerman.
Prabowonomics tidak orisinal. Lebih dini sudah ada ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Profesor Mubyarto (almarhum), yang menggalinya dari Bung Hatta dan ditimba dari pasal 33 UUD 1945.
Ekonomi kerakyatan adalah antitese dari ekonomi kapitalisme dan neoliberalisme. Yang terakhir ini memercayakan perekonomian kepada market. Negara haram berperan di pasar, dan cukuplah sebagai regulator dan bukan player.“Dalam Prabowonomics, negara berperan memakmurkan rakyat, tak semata diserahkan kepada pasar yang terbukti gagal di Amerika Serikat,” kata Amran Nasution, mantan wartawan TEMPO, seorang think tank Prabowo.
Kemarin, saya mengirimkan SMS kepada Revrisond “Sony” Baswir, ekonom UGM Yogyakarta,  yang dijuluki sebagai “anak-jiwa” Bung Hatta itu. “Saya terkesima, Prabowo ternyata menyerap dan mendukung sebagian besar ide saya,” balas Sony.
Sony adalah teman saya sewaktu menyoal pertama kali privatisasi BUMN Semen Gresik Grup pada tahun 2000-an. Kami berdua pernah disomasi oleh Cemex, investor dari Meksiko yang mengakuisisi sebagian saham Semen Gresik Grup. Cemex memakai jasa advokat Todung Mulya Lubis. Tapi somasi tak berbuah perkara di meja hijau. Bukan karena Mulya teman saya, tapi anak Medan yang juga penyair itu mungkin punya pertimbangan lain.
Esbeyenomics
Saya ingat lagi berbagai diskusi dengan Sony, bahwa perekonomian republik sejak awal sudah memberi peranan supreme kepada negara. Bagi Soekarno, demokrasi adalah hak kedaulatan rakyat. Bung Hatta melengkapinya dengan demokrasi sosial-ekonomi, dan koperasi yang bersemangat gotong-royong.
Aplikasinya memang dilakoni oleh para ekonom. Prof Sumitro Djojohadikusumo, seorang aktivis Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada 1950-an mengirimkan sejumlah ekonom ke AS. Tawaran beasiswa datang dari Ford Foundation, yang berhaluan kanan.
Rupanya, bagi Sumitro, ilmu ekonomi selalu universal, biar pun belajar di London, Harvard-MIT atau Berkeley, dan tidaklah berdampak terlalu besar. Meskipun aplikasi ekonomi dipengaruhi oleh pandangan ideologi, akan tetapi tools of analysis-nya dianggap serba netral dari kecenderungan ideologi.
Belakangan Sumitro meninggalkan Universitas Indonesia (1957-1967) karena dianggap “terlibat” (?) pemberontakan PRRI. Tapi penerusnya, ekonom Wijoyo Nitisastro, Sadli, dan lainnya juga menyerap ideologi sosialis dan kapitalis sebagai knowledge.
Sumitro pernah memperkenalkan mata kuliah koperasi di UI, namun belakangan dicoret. Apalagi kemudian ekonom UI pun masuk ke Kabinet Soeharto di awal Orde Baru, yang mulai menjauhi kebijakan command economics ala Soekarno. Kabinet Soeharto cenderung ke paham free market forces and market mechanism. Deregulasi muncul mengikuti pasar.
Praktek pasal 33 UUD 1945 mulai diabaikan. Bahkan, muncullah, anekdot bahwa arsitek perekonomian Indonesia telah disetir “Mafia Berkeley.”
Sadli pernah berkata, apakah kita harus menolak “kapitalisme”? Sulit. Karena Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dalam perekonomian dunia. Sadli menawarkan bisa dibubuhi kata Pancasila, atau “social capitalism” atau “capitalism with a human face”. “Terserahlah,” kata Sadli.
Social Market
Sejarah bergulir. Perekonomian neoliberalisme yang mendewakan pasar, akhirnya berkeping-keping di Amerika Serikat sejak tahun silam. Ini gara-gara Reaganomics dan diteruskan oleh Bushnomics. Neo-sosialisme pun mulai dilongok, yang di Indonesia disebut ekonomi kerakyatan. Inilah yang diadopsi Prabowo, putra begawan ekonomi, Sumitro menjadi Prabowonomics.
SBY dalam disertasinya di IPB 2004 lalu, juga beraroma ekonomi kerakyatan. SBY melihat diperlukannya rekayasa ABPN untuk revitalisasi pertanian, dan boleh juga dijuluki sebagai Esbeyenomics.
Rizal Ramli pun menilai “Mafia Berkeley”  gagal di Indonesia. Ia melihat bahwa kebijakan ekonomi Indonesia hanya menjadi subordinasi dan alat kepentingan internasional yang sesuai dengan garis neoliberal. Terbukti Freeport di Papua, LNG Arun di Aceh dan Caltex di Riau, ternyata rakyat di sekitarnya tetap saja  miskin.
Tak mudah untuk keluar dari kubangan ekonomi kapitalisme yang sudah berurat berakar. Inilah tantangan bagi Prabowonomics. Mungkin, harus dilakukan persuasi dengan tetap pada koridor pasal 33 UUD 1945. Di atas kertas bisa dirumuskan dengan kembali ke arah perekonomian yang social market. Memadukan kepentingan pasar dan masyarakat.
Tapi, siapapun pemenang Pemilu dan Pemilihan Presiden 2009, mestilah memikul beban kembali ke perekonomian UUD 1945.