Terima Kasih, Sjahrir

*Bersihar Lubis
Sutan “Bung” Sjahrir  genap seabad pada 5 Maret 2009. ‘’Sayangnya, kebanyakan orang masa ini tidak tahu Sjahrir,’’ kata Siti Rabyah Parvati, putri kedua mendiang Sjahrir menyongsong “Peringatan 100 Tahun Sjahrir” di Jakarta Media Center, pekan silam.
Padahal, ketika perekonomian Indonesia terimbas krisis finansial global, pikiran Sjahrir bagai permata yang digosok makin berkilauan. Sjahrir terkenal dengan politik realistis dan mau berkompromi dengan Belanda. Tan Malaka condong “Merdeka 100%” dan bebas dari intervensi kekuatan ekonomi asing.
Bagi Tan Malaka, kekayaan penjajah Belanda harus disita bagi kemakmuran rakyat. Tapi jika program 100% merdeka itu dilakukan tanpa perlu berunding dengan Belanda, mungkin penyerahan kedaulatan tidak berlangsung pada 1950. Mungkin, perang terus berkecamuk.
Politik realisme itulah yang dianut oleh tim Wijoyo Nitisastro dalam menyusun kebijakan ekonomi Orde Baru yang condong ke Amerika, ketimbang Soekarno yang berkiblat ke Kremlin. Tapi Blok Timur yang dikemudikan Sovyet tumbang  pada 1980-an, setelah simbol “Tembok Berlin” runtuh.
Jika kita menyimak pikiran para kandidat presiden hari-hari ini, kisah lama itu bereinkarnasi lagi. Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan Rizal Ramli yang dijagokan Blok Perubahan (beberapa partai kecil mendukungnya) sepertinya cenderung anti perekonomian neoliberalis. Sementara Yudhoyono dan Megawati masih menempuh “jalan lama” walaupun tetap memikirkan rakyat kecil.
Nafas Sosialis
Sejak berdirinya Republik Indonesia, ketika UUD 1945 disusun, ekonomi kita jelas bernafas sosialis. Soekarno-Hatta menafsirkan demokrasi di bidang politik, dan sosial-ekonomi.
Pada tahun 1950-an, Prof Sumitro Djojohadikusumo, seorang aktivis Partai Sosialis Indonesia (PSI) berhaluan sosialis di kabinet, mengirimkan sejumlah ekonom muda ke AS. Bukan ke London School of Economics yang berhaluan “kiri.” Maklum, tawaran beasiswa datang dari Ford Foundation, yang berhaluan kanan.
Para ekonom di awal Orba itu mengagumi paradigma ekonomi pembangunan yang berhaluan “kiri” seraya juga belajar dari guru besar macam Kindleberger dan Rostow dari Harvard-MIT yang berhaluan “kanan.”
Sumitro pernah mengenalkan mata kuliah koperasi yang berhaluan sosialis di UI. Tapi belakangan, mata kuliah itu dicoret. Apalagi kemudian ekonom UI pun masuk ke Kabinet Soeharto yang cenderung ke paham free market forces and marker mechanism. Deregulasi muncul mengikuti pasar, meskipun tumbang juga yang terbukti dengan program stimulus AS, yang Keynesian dan rada kiri.
Indonesia pun sudah lama bergeser ke market, maka regulasinya haruslah market friendly, not going against the market. Muncullah, anekdot bahwa arsitek perekonomian Indonesia telah disetir “Mafia Berkeley.”
Mixed Economics
Apakah kita harus menolak “kapitalisme”? Menolaknya jelas sulit karena Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dalam perekonomian dunia. Untuk mengurangi stigma negatif terhadap kapitalisme, ekonom Moh. Sadli menawarkan bisa dibubuhi kata Pancasila, atau Kapitalisme Sosial.
Paradigma Sadli diteruskan oleh Boediono dan Sri Mulyani tapi berseberangan dengan Rizal Ramli dan Prabowo, yang putra Sumitro itu. Dua terakhir ini, menilai kebijakan ekonomi Indonesia hanya menjadi alat kepentingan internasional yang neoliberal.
Manakah yang cocok dengan Indonesia? Debat bisa panjang, tetapi, mungkin sebagai jalan tengah, kita secara bertahap harus kembali ke social market, suatu mixed economics (ekonomi campuran) yang lebih realitistis.
Gagasan itulah yang tercetus dalam Kongres I PSI pada 1952. PSI yang dipimpin Sjahrir menerima arus modal asing maupun kapitalisme liberal, tetapi harus dikontrol oleh negara dan parlemen. Terima kasih, Bung Sjahrir!